Jobs and CareersDerita Seksual Perempuan Pekerja
PADA suatu malam, saya menemui seorang perempuan muda, cantik, dan energik di sebuah warung telekomunikasi (wartel). Tas kecil yang ditenteng di bahu, pakaian aduhai yang dikenakan dengan logo sebuah merek rokok ekspor, membuat saya kagum sekaligus mengurut dada.
Kekaguman kepadanya dilandasi pemikiran sederhana, yaitu dia perempuan muda yang tegar dan siap melakukan kompetisi di tengah pergulatan ekonomi negeri ini.
Pada diri perempuan muda, cantik, serta energik itu, saya melihat (tidak hanya) keberanian, melainkan juga kemerdekaan menentukan pilihan. Tiba-tiba selintas saya teringat kepada Madonna, artis serba bisa yang sangat percaya diri. Dalam wacana kesetaraan jender, Madonna mencitrakan kontradiksi: Dianggap nyeleneh oleh gerakan kaum perempuan tradisional yang masih menjunjung moral.
Kata mereka, tubuh sang artis sengaja diekploitasi untuk memperoleh keuntungan finansial serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara bagi kalangan perempuan liberal, Madonna merupakan sosok hebat. Ia bebas menentukan pilihan skenario film, pemotretan, rekaman lagu, tanpa tekanan siapa pun. Begitu pula ia bebas menentukan dengan siapa bekerja sama. Jika Madonna tidak setuju, tanpa tedeng aling-aling dia akan menolak. Dengan demikian ada persambungan antara perempuan yang saya jumpai di sebuah wartel di Kota Cirebon dengan gerakan kesetaraan jender, bahkan dengan "Madonna". Busana yang dikenakannya (sampai kini) dalam ukuran orang Cirebon tampaknya masih mengundang perdebatan. Tinggi rok yang di atas lutut, bahu yang sedikit terbuka, sudah pasti mengundang mata lelaki menikmatinya. Akan tetapi, lantaran busana itu pula ia diantarkan pada industri niaga. Dengan begitu ia memperoleh keuntungan materi.
Konon, untuk ukuran Kota Cirebon, profesi mereka dihargai Rp 100.000-Rp 200.000 sehari kerja. Persoalannya kemudian, apakah perempuan muda dan cantik hanya dianggap bisa menekuni sebuah profesi bila mereka mau "mengkhianati" etika atau nuraninya sendiri?
Pertanyaan berikutnya, jika perempuan itu sepakat pada pilihannya tanpa merasa berkhianat kepada nilai apa pun, apakah itu merupakan bentuk kekerasan ekonomi perempuan di tengah kompetisi kapitalisme? Dan bagaimana nasib perempuan yang (maaf) kebetulan tidak cantik, apakah mereka akan direkrut bisnis niaga serupa itu? Seiring perjalanan waktu, perilaku kekerasan ekonomi terhadap perempuan tidak dapat dipisahkan dari kompetisi kapitalisme. Perempuan dalam dekade terakhir seakan terus dipojokkan oleh pelbagai kepentingan bisnis kaum lelaki. Mereka seolah tidak berdaya ketika "harus" berhadapan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain mereka juga berhadapan dengan hukum tidak tertulis di tengah pergaulan masyarakat yang tetap menomorsatukan etika dan moral.
Sangat mungkin, perempuan muda di wartel pada suatu malam yang agak gerah di Kota Cirebon itu, sebelum bersedia jadi sales promotion girl (SPG) rokok ekspor berhadapan dengan orangtuanya di rumah. Ketaksetujuan orangtuanya didukung landasan etika. Tetapi, orangtuanya menyerah saat sang anak bersikukuh pada pilihannya dengan alasan (misalnya) ikut meringankan beban ekonomi keluarga.
Sadar atau tidak, kita biasa terjebak pada pemikiran dikotomis menyangkut kebutuhan dasar dan etika pergaulan. Keterjebakan itu diawali persepsi kita sendiri, sehingga tingkah laku perempuan terkesan diatur lelaki. Salah dan benar, layak dan tidak layak, dalam konteks kompetisi ekonomi kapital, lagi-lagi ditentukan selera lelaki.
Lihat saja bos SPG adalah lelaki. Ia cukup memberi perintah, mengoordinasi, dan memerintah sopir mengantar sekian SPG ke lokasi. Soal honor, tentu saja si bos menerima jauh lebih besar ketimbang SPG yang "merelakan" tubuhnya dijelalati mata nakal lelaki. Bersetuju pada uraian di atas, bisnis di tangan kaum kapitalis senantiasa berbanding lurus dengan sejumlah pengorbanan perempuan. Indonesia, atau Kota Cirebon khususnya, tampak tidak bisa menghindar dari kenyataan ini.
Kekerasan ekonomi perempuan-dalam hal ini keterpaksaan perempuan muda meminimalisir sebagian busananya-justru dicurigai sebagaimana halnya kecenderungan lelaki untuk melakukan eksploitasi perempuan. Dengan kata lain, budaya patriarki belum menyingkir dari idealisasi kesetaraan jender. Budaya itu mematok berbagai ketentuan yang cuma menguntungkan lelaki.
Kekerasan ekonomi
Hal lain yang dapat ditarik dari kekerasan ekonomi perempuan di tengah kompetisi dunia usaha (yang kapitalistik itu) ialah belum adanya kesepakatan transparan mengenai busana bagi perempuan pekerja. Negara tampaknya juga memberi kebebasan kepada investor swasta menyoal busana kerja perempuan. Betapa sulitkah persoalan ini dituntaskan? Dan, tidakkah ada keberanian negara (dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja) melindungi pekerja perempuan. Sebagai ilustrasi, beberapa toserba di Tasikmalaya mempersilakan pekerja perempuannya mengenakan busana Muslim.
Mereka tidak terganggu dan tidak mengganggu rutinitas kerja. Keberadaan perempuan berjilbab di toko swalayan malah mungkin memberi nilai tambah keuntungan bisnis bagi pemilik. Artinya, busana Muslim yang dikenakan SPG, paramuniaga, dan atau kasir, mampu menarik pengunjung dalam frekuensi lebih besar. Namun, jika dirunut ke belakang, pembolehan pengenaan busana Muslim bagi pekerja perempuan di sejumlah toserba Tasikmalaya adalah implikasi kekerasan massa yang melibatkan para ajengan sekitar tahun 1990-an. Berpijak dari kerusuhan itukah, maka investor membolehkan pekerja perempuannya mengenakan busana Muslim?
Tulisan ini sama sekali bukan mengarah pada pentingnya tekanan kepada negara sehingga pekerja perempuan di Indonesia berhak mengenakan busana sesuai aturan agamanya. Akan tetapi, perilaku kekerasan ekonomi terhadap pekerja perempuan antara lain didukung oleh busana minim saat mereka bekerja. Kendati busana mini tidak seluruhnya menimpa pekerja perempuan di Indonesia, namun untuk beberapa jenis pekerjaan yang berhubungan langsung dengan konsumen lelaki, perempuan seakan tidak berdaya dan harus "rela" menimimalisir busananya.
Persoalan ini pun bisa diperdebatkan manakala SPG-SPG itu tidak merasa risi mengenakan busana minimnya. Kekerasan ekonomi bagi pekerja perempuan agaknya berdiri di atas kompetisi perniagaan yang kapitalistik. Tanpa kehadiran perempuan muda dan cantik yang bersedia mengenakan busana "sesuai tuntutan" serta keinginan lelaki, perempuan seolah hanya menjadi pemuas pandangan konsumen dan penggoda, yang pada akhirnya mampu melangsungkan transaksi bisnis.
Yang patut dipertanyakan, apakah jika tidak ada pekerja perempuan seperti itu maka nilai transaksi bisnis mengalami penurunan? Sebaliknya, apakah kehadiran perempuan itu dapat menjamin kesuksesan transaksi bisnis? Kompetisi dunia bisnis sampai saat ini dalam pandangan saya masih belum terbebas dari penempatan yang proporsional atas peran pekerja perempuannya. Eksploitasi bagian tubuh tertentu yang dapat mengundang selera rendah kaum lelaki masih terus dipertahankan serta menjadi tren tertentu. Kenyataan ini kian diperparah oleh anggapan konsumen (lelaki) bila ke hadapannya hadir sebuah produk tertentu yang dipromosikan bukan perempuan muda, cantik, dan agak mengesampingkan kesopanan berbusana.
Peristiwa yang terjadi di Cempaka Putih, Jakarta, menyangkut penipuan model iklan produk sabun mandi belum lama ini, memperjelas lemahnya kedudukan pekerja perempuan. Dalam kaitan ini, pekerja perempuan semestinya didudukkan setara sehingga eksistensi mereka di dunia kapitalis tidak seketika mensubordinasi dirinya.
Meski belum ada polling yang mendata masalah di atas, sebagai pertanggungjawaban publik tidak ada salahnya bila kita mulai menerapkan aturan main yang tidak berimplikasi pada perilaku kekerasan ekonomi terhadap pekerja perempuan. Aturan main itulah yang pada gilirannya mampu menjunjung harkat perempuan, setidaknya dalam ukuran kesantunan berbusana. Dengan kata lain, busana pekerja perempuan yang sopan bisa menjamin perlakuan sopan para lelaki. Alhasil, berbekal perilaku yang sama-sama tidak mengingkari etika busana ala Indonesia, kedudukan perempuan dalam pekerjaan tidak akan melebar ke kasus kekerasan lainnya. Wallahu `alam bisshawab.***
-------------------------------------
Source: Artikel Kompas
By: Husein Muhammad
Husein Muhammad, Penulis beberapa buku perempuan, aktivis jender, tinggal di Arjawinangun, Kabupaten Cirebon
========================================
AGEISM IN THE WORKFORCE
FIRST there was sexism, then there was racism, now another ism is poised to cause more headaches for South Wales employers including how they word their job ads. The Government is currently asking people for their views on plans to outlaw age discrimination in the workplace by next October.
The consultation called Age Matters asks how the UK should implement the EU Employment Directive, which bans any age discrimination in employment and vocational training. And the warning to unaware employers is: watch out for the pitfalls.
The directive covers issues including: The scrapping of mandatory retirement ages where employers can dismiss staff when they reach a certain age unless it can be justified The possibility of a default retirement age of 70, when employers could require employees to retire without having to justify their decision. Situations where employers could, in exceptional circumstances, justify treating people differently because of their age. Changes to the law regarding unfair dismissal and redundancy.
It will also mean that a number of everyday examples of age discrimination will be outlawed, including an employer telling a worker they are too old to go on training programmes, and a bar on advertisements specifying upper age limits for applications. Despite the fact that new legislation in 2006 will outlaw reference to age in job adverts, ageism is still rife at present.
A new study by the CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) finds that 1 in 5 job seekers have been discouraged from applying to a position because it contained an age restriction. The study shows that although prejudice is much worse for those over 40, 1 in 12 of those under 35 were also discriminated against for being too young. In addition to this, twice this number believe they have been rejected for being too young, but have no evidence.
By 2006 such practices will be illegal with new legislation outlawing any reference of age in recruitment adverts, interviews or at the workplace. The CIPD warns employers that they need to start changing their ways straight away instead of waiting for the Government to implement legislation from Europe. The CIPD says that judging people by their age creates artificial problems in the labour market and effectively blinds organisations to obvious sources of talent.
But with a shrinking younger population and a growing older one, employers will have no alternative but to change. Employers will require an understanding of how to manage, recruit, reward, train and motivate employees across all age ranges, and at all stages of their careers. In addition, the whole concept of retirement will have to be reassessed. The study also points out that by 2050, there will be only two working people to support every pensioner. But if older people were not discriminated against, the UK economy would benefit by more than 30 billion a year, more than enough to pay for an earnings-linked state pension for everyone, without rises in taxation.
But will the theory struggle to overcome the reality for many workers, who could continue to feel that they are on the career scrap heap by the age of 40? This directive is all sterling stuff, and let s hope the apparent good intentions will halt any current negative practice, but how likely are the rules going to change perceptions or behavioral patterns? One suspects the reality is nothing will really change other than the emergence of new legislative-aware processes, more carefully worded job advertisements and an ever increasing litigious population aware of opportunity.
Employers have many factors to consider when recruiting key staff. The ultimate choice of candidate will be multi-faceted with age a valid consideration among many other criteria. The final choice will always be the most suitable person for the role available within budgetary parameters. But one cannot get away from the fact that getting older will close some doors and limit opportunity.
Those living on the greyline, however, should live in hope that the good employers who are out there will ensure that experience and wisdom will continue to carry significant weight as well. ****
---------------------------------------
by Paul Clutton
PADA suatu malam, saya menemui seorang perempuan muda, cantik, dan energik di sebuah warung telekomunikasi (wartel). Tas kecil yang ditenteng di bahu, pakaian aduhai yang dikenakan dengan logo sebuah merek rokok ekspor, membuat saya kagum sekaligus mengurut dada.
Kekaguman kepadanya dilandasi pemikiran sederhana, yaitu dia perempuan muda yang tegar dan siap melakukan kompetisi di tengah pergulatan ekonomi negeri ini.
Pada diri perempuan muda, cantik, serta energik itu, saya melihat (tidak hanya) keberanian, melainkan juga kemerdekaan menentukan pilihan. Tiba-tiba selintas saya teringat kepada Madonna, artis serba bisa yang sangat percaya diri. Dalam wacana kesetaraan jender, Madonna mencitrakan kontradiksi: Dianggap nyeleneh oleh gerakan kaum perempuan tradisional yang masih menjunjung moral.
Kata mereka, tubuh sang artis sengaja diekploitasi untuk memperoleh keuntungan finansial serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara bagi kalangan perempuan liberal, Madonna merupakan sosok hebat. Ia bebas menentukan pilihan skenario film, pemotretan, rekaman lagu, tanpa tekanan siapa pun. Begitu pula ia bebas menentukan dengan siapa bekerja sama. Jika Madonna tidak setuju, tanpa tedeng aling-aling dia akan menolak. Dengan demikian ada persambungan antara perempuan yang saya jumpai di sebuah wartel di Kota Cirebon dengan gerakan kesetaraan jender, bahkan dengan "Madonna". Busana yang dikenakannya (sampai kini) dalam ukuran orang Cirebon tampaknya masih mengundang perdebatan. Tinggi rok yang di atas lutut, bahu yang sedikit terbuka, sudah pasti mengundang mata lelaki menikmatinya. Akan tetapi, lantaran busana itu pula ia diantarkan pada industri niaga. Dengan begitu ia memperoleh keuntungan materi.
Konon, untuk ukuran Kota Cirebon, profesi mereka dihargai Rp 100.000-Rp 200.000 sehari kerja. Persoalannya kemudian, apakah perempuan muda dan cantik hanya dianggap bisa menekuni sebuah profesi bila mereka mau "mengkhianati" etika atau nuraninya sendiri?
Pertanyaan berikutnya, jika perempuan itu sepakat pada pilihannya tanpa merasa berkhianat kepada nilai apa pun, apakah itu merupakan bentuk kekerasan ekonomi perempuan di tengah kompetisi kapitalisme? Dan bagaimana nasib perempuan yang (maaf) kebetulan tidak cantik, apakah mereka akan direkrut bisnis niaga serupa itu? Seiring perjalanan waktu, perilaku kekerasan ekonomi terhadap perempuan tidak dapat dipisahkan dari kompetisi kapitalisme. Perempuan dalam dekade terakhir seakan terus dipojokkan oleh pelbagai kepentingan bisnis kaum lelaki. Mereka seolah tidak berdaya ketika "harus" berhadapan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain mereka juga berhadapan dengan hukum tidak tertulis di tengah pergaulan masyarakat yang tetap menomorsatukan etika dan moral.
Sangat mungkin, perempuan muda di wartel pada suatu malam yang agak gerah di Kota Cirebon itu, sebelum bersedia jadi sales promotion girl (SPG) rokok ekspor berhadapan dengan orangtuanya di rumah. Ketaksetujuan orangtuanya didukung landasan etika. Tetapi, orangtuanya menyerah saat sang anak bersikukuh pada pilihannya dengan alasan (misalnya) ikut meringankan beban ekonomi keluarga.
Sadar atau tidak, kita biasa terjebak pada pemikiran dikotomis menyangkut kebutuhan dasar dan etika pergaulan. Keterjebakan itu diawali persepsi kita sendiri, sehingga tingkah laku perempuan terkesan diatur lelaki. Salah dan benar, layak dan tidak layak, dalam konteks kompetisi ekonomi kapital, lagi-lagi ditentukan selera lelaki.
Lihat saja bos SPG adalah lelaki. Ia cukup memberi perintah, mengoordinasi, dan memerintah sopir mengantar sekian SPG ke lokasi. Soal honor, tentu saja si bos menerima jauh lebih besar ketimbang SPG yang "merelakan" tubuhnya dijelalati mata nakal lelaki. Bersetuju pada uraian di atas, bisnis di tangan kaum kapitalis senantiasa berbanding lurus dengan sejumlah pengorbanan perempuan. Indonesia, atau Kota Cirebon khususnya, tampak tidak bisa menghindar dari kenyataan ini.
Kekerasan ekonomi perempuan-dalam hal ini keterpaksaan perempuan muda meminimalisir sebagian busananya-justru dicurigai sebagaimana halnya kecenderungan lelaki untuk melakukan eksploitasi perempuan. Dengan kata lain, budaya patriarki belum menyingkir dari idealisasi kesetaraan jender. Budaya itu mematok berbagai ketentuan yang cuma menguntungkan lelaki.
Kekerasan ekonomi
Hal lain yang dapat ditarik dari kekerasan ekonomi perempuan di tengah kompetisi dunia usaha (yang kapitalistik itu) ialah belum adanya kesepakatan transparan mengenai busana bagi perempuan pekerja. Negara tampaknya juga memberi kebebasan kepada investor swasta menyoal busana kerja perempuan. Betapa sulitkah persoalan ini dituntaskan? Dan, tidakkah ada keberanian negara (dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja) melindungi pekerja perempuan. Sebagai ilustrasi, beberapa toserba di Tasikmalaya mempersilakan pekerja perempuannya mengenakan busana Muslim.
Mereka tidak terganggu dan tidak mengganggu rutinitas kerja. Keberadaan perempuan berjilbab di toko swalayan malah mungkin memberi nilai tambah keuntungan bisnis bagi pemilik. Artinya, busana Muslim yang dikenakan SPG, paramuniaga, dan atau kasir, mampu menarik pengunjung dalam frekuensi lebih besar. Namun, jika dirunut ke belakang, pembolehan pengenaan busana Muslim bagi pekerja perempuan di sejumlah toserba Tasikmalaya adalah implikasi kekerasan massa yang melibatkan para ajengan sekitar tahun 1990-an. Berpijak dari kerusuhan itukah, maka investor membolehkan pekerja perempuannya mengenakan busana Muslim?
Tulisan ini sama sekali bukan mengarah pada pentingnya tekanan kepada negara sehingga pekerja perempuan di Indonesia berhak mengenakan busana sesuai aturan agamanya. Akan tetapi, perilaku kekerasan ekonomi terhadap pekerja perempuan antara lain didukung oleh busana minim saat mereka bekerja. Kendati busana mini tidak seluruhnya menimpa pekerja perempuan di Indonesia, namun untuk beberapa jenis pekerjaan yang berhubungan langsung dengan konsumen lelaki, perempuan seakan tidak berdaya dan harus "rela" menimimalisir busananya.
Persoalan ini pun bisa diperdebatkan manakala SPG-SPG itu tidak merasa risi mengenakan busana minimnya. Kekerasan ekonomi bagi pekerja perempuan agaknya berdiri di atas kompetisi perniagaan yang kapitalistik. Tanpa kehadiran perempuan muda dan cantik yang bersedia mengenakan busana "sesuai tuntutan" serta keinginan lelaki, perempuan seolah hanya menjadi pemuas pandangan konsumen dan penggoda, yang pada akhirnya mampu melangsungkan transaksi bisnis.
Yang patut dipertanyakan, apakah jika tidak ada pekerja perempuan seperti itu maka nilai transaksi bisnis mengalami penurunan? Sebaliknya, apakah kehadiran perempuan itu dapat menjamin kesuksesan transaksi bisnis? Kompetisi dunia bisnis sampai saat ini dalam pandangan saya masih belum terbebas dari penempatan yang proporsional atas peran pekerja perempuannya. Eksploitasi bagian tubuh tertentu yang dapat mengundang selera rendah kaum lelaki masih terus dipertahankan serta menjadi tren tertentu. Kenyataan ini kian diperparah oleh anggapan konsumen (lelaki) bila ke hadapannya hadir sebuah produk tertentu yang dipromosikan bukan perempuan muda, cantik, dan agak mengesampingkan kesopanan berbusana.
Peristiwa yang terjadi di Cempaka Putih, Jakarta, menyangkut penipuan model iklan produk sabun mandi belum lama ini, memperjelas lemahnya kedudukan pekerja perempuan. Dalam kaitan ini, pekerja perempuan semestinya didudukkan setara sehingga eksistensi mereka di dunia kapitalis tidak seketika mensubordinasi dirinya.
Meski belum ada polling yang mendata masalah di atas, sebagai pertanggungjawaban publik tidak ada salahnya bila kita mulai menerapkan aturan main yang tidak berimplikasi pada perilaku kekerasan ekonomi terhadap pekerja perempuan. Aturan main itulah yang pada gilirannya mampu menjunjung harkat perempuan, setidaknya dalam ukuran kesantunan berbusana. Dengan kata lain, busana pekerja perempuan yang sopan bisa menjamin perlakuan sopan para lelaki. Alhasil, berbekal perilaku yang sama-sama tidak mengingkari etika busana ala Indonesia, kedudukan perempuan dalam pekerjaan tidak akan melebar ke kasus kekerasan lainnya. Wallahu `alam bisshawab.***
-------------------------------------
Source: Artikel Kompas
By: Husein Muhammad
Husein Muhammad, Penulis beberapa buku perempuan, aktivis jender, tinggal di Arjawinangun, Kabupaten Cirebon
========================================
AGEISM IN THE WORKFORCE
FIRST there was sexism, then there was racism, now another ism is poised to cause more headaches for South Wales employers including how they word their job ads. The Government is currently asking people for their views on plans to outlaw age discrimination in the workplace by next October.
The consultation called Age Matters asks how the UK should implement the EU Employment Directive, which bans any age discrimination in employment and vocational training. And the warning to unaware employers is: watch out for the pitfalls.
The directive covers issues including: The scrapping of mandatory retirement ages where employers can dismiss staff when they reach a certain age unless it can be justified The possibility of a default retirement age of 70, when employers could require employees to retire without having to justify their decision. Situations where employers could, in exceptional circumstances, justify treating people differently because of their age. Changes to the law regarding unfair dismissal and redundancy.
It will also mean that a number of everyday examples of age discrimination will be outlawed, including an employer telling a worker they are too old to go on training programmes, and a bar on advertisements specifying upper age limits for applications. Despite the fact that new legislation in 2006 will outlaw reference to age in job adverts, ageism is still rife at present.
A new study by the CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) finds that 1 in 5 job seekers have been discouraged from applying to a position because it contained an age restriction. The study shows that although prejudice is much worse for those over 40, 1 in 12 of those under 35 were also discriminated against for being too young. In addition to this, twice this number believe they have been rejected for being too young, but have no evidence.
By 2006 such practices will be illegal with new legislation outlawing any reference of age in recruitment adverts, interviews or at the workplace. The CIPD warns employers that they need to start changing their ways straight away instead of waiting for the Government to implement legislation from Europe. The CIPD says that judging people by their age creates artificial problems in the labour market and effectively blinds organisations to obvious sources of talent.
But with a shrinking younger population and a growing older one, employers will have no alternative but to change. Employers will require an understanding of how to manage, recruit, reward, train and motivate employees across all age ranges, and at all stages of their careers. In addition, the whole concept of retirement will have to be reassessed. The study also points out that by 2050, there will be only two working people to support every pensioner. But if older people were not discriminated against, the UK economy would benefit by more than 30 billion a year, more than enough to pay for an earnings-linked state pension for everyone, without rises in taxation.
But will the theory struggle to overcome the reality for many workers, who could continue to feel that they are on the career scrap heap by the age of 40? This directive is all sterling stuff, and let s hope the apparent good intentions will halt any current negative practice, but how likely are the rules going to change perceptions or behavioral patterns? One suspects the reality is nothing will really change other than the emergence of new legislative-aware processes, more carefully worded job advertisements and an ever increasing litigious population aware of opportunity.
Employers have many factors to consider when recruiting key staff. The ultimate choice of candidate will be multi-faceted with age a valid consideration among many other criteria. The final choice will always be the most suitable person for the role available within budgetary parameters. But one cannot get away from the fact that getting older will close some doors and limit opportunity.
Those living on the greyline, however, should live in hope that the good employers who are out there will ensure that experience and wisdom will continue to carry significant weight as well. ****
---------------------------------------
by Paul Clutton
Jangan Lupa Share Artikel Ini Ya...?
Bagikan artikel ini ke temanmu melalui "SosMed" kamu di bawah ini:
Bagikan artikel ini ke temanmu melalui "SosMed" kamu di bawah ini:
Posts
Comments :
0 komentar to “Derita Seksual Perempuan Pekerja”
Post a Comment
>>
Setiap komentar yang Anda berikan sangat kami hargai. Terlebih komentar yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi pembaca yang lain. Setiap komentar yang masuk akan kami lihat terlebih dahulu sebelum ditayangkan untuk menjaga komentar yang bersifat SPAM, cabul, promosi link / produk atau segala hal yang bersifat fitnah dan tidak sesuai dengan misi situs ini.
Silahkan tulis komentar Anda pada kolom di bawah ini.
Panjang komentar tidak dibatasi. Komentar bisa berisi pendapat, pengalaman pribadi, opini publik dan sebagainya.
Terima kasih sebelumnya atas komentar yang Anda berikan. :)
.